Gaya Design - Presentation Cycle
slide1
slide2
slide3
slide4
..:: ditbekangad ::..
MANTAN DIRKUAD

  • DIRKUAD - I

    Mayjen TNI Prof. Dr. Arifin Abdurachman

  • DIRKUAD - II

    Letkol R. Padmosuwarno

  • DIRKUAD - III

    Letkol RM Haryono

  • DIRKUAD - IV

    Letjen TNI H. KRMH Soeryo Wiryohadiputro

  • DIRKUAD - V

    Mayjen TNI Buang Siswo Darsono

  • DIRKUAD - VI

    Brigjen TNI Badarusamsi

  • DIRKUAD - VII

    Mayjen TNI R. Sumarto Haryono

  • DIRKUAD - VIII

    Brigjen TNI Slamet Haryono

  • DIRKUAD - IX

    Mayjen TNI Soehanto

  • DIRKUAD - X

    Brigjen TNI Maskanan

  • DIRKUAD - XI

    Brigjen TNI Burhanuin Siregar

  • DIRKUAD - XII

    Brigjen TNI H.R. Soemarno

  • DIRKUAD - XIII

    Brigjen TNI Hari Kiswanto

  • DIRKUAD - XIV

    Brigjen TNI HS. Momon H. Adiputra

  • DIRKUAD - XV

    Brigjen TNI Soetarto

  • DIRKUAD - XVI

    Brigjen TNI I Made Kerana

  • DIRKUAD - XVII

    Brigjen TNI H. Suhendri. M, SE, MBA

  • DIRKUAD - XVIII

    Brigjen TNI H. Santoso Yuwono, SE

  • DIRKUAD - XIX

    Brigjen TNI Ir. H. Yayat Rochadiat MM, MBA

  • DIRKUAD - XX

    Brigjen TNI Minwar Hidayat SH

  • DIRKUAD - XXI

    Brigjen TNI Sumarwoto

  • DIRKUAD - XXII

    Brigjen TNI Hadi Rudito, SE

  • DIRKUAD - XXIII

    Brigjen TNI Bambang Ratmanto, ST, MM

  • DIRKUAD - XXIV

    Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah

  • DIRKUAD - XXV

    Brigjen TNI Teddy Hernayadi


Clean Elegant Login Form with Avatar

LOGIN PERATURAN


PERATURAN
2012
2013
2014
2015



KONTAK KAMI
Animated Background Image | jquerydemo.com

artikel
ARTIKEL

Rabu, 11 Nopember 2015, 04:07:23
Peran Keuangan Pusat (KUPUS) dalam penyusunan Laporan Keuangan Wilayah (UAPPA-W)
Penulis : Letkol Cku (K) Wiwik Widiastoeti, S.E.
 

  Dalam pelaksanaan sistem akuntansi, kementerian negara/lembaga wajib membentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang yang terdiri dari: 1) Unit akuntansi keuangan terdiri dari: a) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA); b) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1); c) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W); dan d) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA); dan 2) Unit akuntansi barang terdiri dari: a) Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB); b) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1); c) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W); dan d) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

  Kementerian pertahanan telah membentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang, dimana masing-masing unit organisasi angkatan sebagai eselon I, selanjutnya secara berjenjang Kotama/Balakpus sebagai wilayah. Khusus unit organisasi TNI Angkatan Darat, untuk unit akuntansi wilayah antara UAPPA-W dengan UAPPB-W jumlahnya berbeda. Unit akuntansi keuangan wilayah (UAPPA-W) dilaksanakan oleh Kukotama/Kupus sedangkan unit akuntansi barang wilayah (UAPPB-W) dilaksanakan oleh badan logistik Kotama/Balakpus yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan Kukotama/Kupus.

  Berdasarkan petunjuk pelaksanaan Kapusku Kemhan nomor Juklak/06/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemhan dan TNI  bahwa untuk UAPPA-W penyusunan laporan keuangan dilaksanakan Badan Keuangan (Baku) III dengan cara mengkompilasi seluruh laporan keuangan Satker. Penandatangan Laporan Keuangan Wilayah untuk Triwulan I dan Triwulan II adalah Kabaku III atas nama Pangkotama/Lakpus sedangkan Semester dan Tahunan yang menandatangani adalah Pangkotama/Lakpus. Rekonsiliasi internal ditingkat wilayah dilaksanakan oleh badan keuangan, badan anggaran dan badan logistik. Rekonsiliasi eksternal dilaksanakan antara unit akuntansi wilayah dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan setempat.

  Keuangan Pusat (Kupus) adalah Badan Keuangan (Baku) tingkat III yang berkedudukan di bawah Ditkuad. Selaku Baku III Kupus sebagai UAPPA-W mempunyai kewajiban menyusun  Laporan Keuangan Wilayah. Namun demikian Satker yang dilayani Kupus adalah Balakpus yang secara organisasi merupakan Satker yang langsung bertanggungjawab kepada Kasad selaku Eselon I, sehingga badan anggaran dan badan logistik Satker Balakpus langsung menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran dan SIMAK BMN kepada Asrena dan Aslog Kasad. Sedangkan unit akuntansi keuangan Satker Balakpus (UAKPA) secara berjenjang berada dibawah Kupus selaku UAPPA-W. Hal ini berpengaruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan ditingkat wilayah karena hasil kompilasi laporan dari UAKPA yang dilaksanakan oleh Kupus selaku UAPPA-W seharusnya dilaksanakan rekonsiliasi dengan hasil kompilasi laporan UAKPB yang dilakukan oleh    UAPPB-W serta dilaksanakan rekonsiliasi dengan hasil kompilasi laporan pelaksanaan anggaran dari Satker Balakpus. Namun rekonsiliasi ini tidak dapat dilaksanakan karena kompilasi UAKPB yang seharusnya dilaksanakan oleh UAPPB-W belum ada, demikian pula kompilasi laporan pelaksanaan anggaran Satker Balakpus belum ada.

  Berdasarkan uraian tersebut di atas, timbul permasalahan yang perlu dicari solusinya berkaitan dengan peran Kupus, baik Kupus I maupun Kupus II dalam penyusunan LK wilayah antara lain: 1) Bagaimana bentuk Laporan Keuangan Wilayah yang seharusnya dibuat oleh Kupus?; 2)  Bagaimana Mekanisme Rekonsiliasi baik internal maupun eksternal?; dan 3) Siapakah penandatangan LK Wilayah di lingkungan Kupus?.

  Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, bahwa Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk struktur organisasi akuntansi baik unit akuntansi uang maupun unit akuntansi barang. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berjenjang dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 sampai dengan UAPA.

  Penanggung jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) sebagai berikut:

1) Unit akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA/B instansi vertikal kementerian negara/lembaga di wilayahnya. UAPPA/B-W dibentuk dengan menunjuk dan menetapkan kantor wilayah atau satuan kerja sebagai UAPPA/B-W. Penanggungjawab UAPPA/B-W adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala satuan kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA/B-W;

2) Koordinator UAPPA/B Wilayah Dekonsentrasi merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi diwilayahnya, penanggungjawabnya adalah Gubernur;

3) UAPPA/B Wilayah Dekonsentrasi merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA/B Dekonsentrasi yang berada dibawahnya. Setiap dinas pada pemerintah provinsi yang menerima alokasi dana dekonsentrasi ditunjuk dan ditetapkan sebagai UAPPA/B-W. Penanggungjawab UAPPA/B Wilayah adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian negara/lembaga; dan

4) Koordinator UAPPA/B Wilayah Tugas Pembantuan/Urusan Bersama merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan/Urusan Bersama di wilayahnya, penanggungjawab adalah Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

  Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kotama/Balakpus di lingkungan TNI Angkatan Darat sesuai dengan Perkasad 54/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Di Lingkungan TNI AD disusun organisasi sebagai berikut:

1) Penanggungjawab KPA/B Wilayah adalah Pang/Gub/Dan/Dir/Ka; dan

2) Pelaksana terdiri dari: a) Penyajian data DIPA/Otorisasi dan rencana tindak Asren Kotama/Kabag Proggar; b) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Kakukotama/Lakpus; c) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Aslog Kotama/Sekretaris/Dirbinlem; dan d) Reviu dan monitoring tindak lanjut Irdam/Irdit/Pejabat yang ditunjuk.

  Selanjutnya dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan baik UAPPA-W maupun UAPPB-W sama-sama melakukan proses penggabungan laporan keuangan maupun laporan BMN dari seluruh UAKPA/UAKPB di wilayah kerjanya. Selain itu dalam rangka meyakini keandalan laporan BMN dan laporan keuangan tingkat Kotama/Lakpus, Aslog/Kabaglog Kotama/Lakpus melakukan rekonsiliasi internal dengan Kakukotama/Lakpus. Dengan demikian maka untuk memudahkan proses penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah Balakpus agar berjenjang perlu adanya koordinator wilayah Balakpus.

  Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh UAPPA-W wajib dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada unit akuntansi diatasnya untuk tujuan penggabungan. Laporan Keuangan yang disusun oleh UAPPA-W merupakan hasil penggabungan laporan keuangan unit akuntansi dibawahnya. Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

  Kebijakan Rekonsiliasi lingkup Kementerian Negara/lembaga untuk satuan kerja di daerah yang kewenangannya Kantor Pusat (KP) yang merupakan satuan kerja instansi wilayah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Satuan kerja tersebut tetap harus menggunakan kode wilayah sesuai DIPA dan tidak diperkenankan menggunakan kode wilayah 0199;

2) Satuan kerja tersebut melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerjanya dan selanjutnya mengirim laporan keuangan ke UAPPA-W; dan 3) UAPPA-W wajib dibentuk untuk melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN melalui UAPPA-W setempat, dan hasil rekonsiliasi selanjutnya dikirimkan ke UAPPA-E1. 

  Kondisi saat ini dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK) Wilayah Kupus I dan Kupus II dilaksanakan dengan  cara menggabungkan data transaksi dan pelaporan keuangan UAKPA di jajaran Kupus I dan Kupus II.  LK Kupus I merupakan penggabungan dari LK UAKPA yang berjumlah 18 UAKPA/Satker yaitu Mabesad, Itjenad, Puspomad, Pusterad, Pusintelad, Puspenerbad, Dittopad, Ditbekangad, Ditziad, Dithubad, Ditpalad, Ditkesad, Ditkumad, Ditkuad, Disbintalad, Dislitbangad, Dispenad, dan Disinfolahtad. Sedangkan LK Kupus II merupakan penggabungan dari LK UAKPA yang berjumlah 11 UAKPA/Satker meliputi Makodiklatad, Pussennif, Pussenkav, Pussenarmed, Pussenarhanud, Seskoad, Secapaad, Ditajenad, Dispsiad, Disjasad, dan Disjarah.

  Jika ditinjau dari sisi mekanisme penyusunan laporan  keuangan Kementerian/Lembaga, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa penyusunan laporan keuangan dilaksanakan secara berjenjang dari UAKPA kemudian dikompilasi oleh UAPPA-W. Namun demikian jika ditinjau dari sisi proses penyusunan laporan keuangan maka LK Kupus belum menyajikan laporan keuangan yang andal dan akuntabel. Hal ini disebabkan Kupus tidak memiliki data pembanding yang akurat karena Kupus tidak dapat melaksanakan rekonsiliasi dengan badan anggaran wilayah dan unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah (UAPPB-W). Hal ini disebabkan karena belum dibentuk badan anggaran wilayah Balakpus dan UAPPB-W Balakpus.

  Rekonsiliasi Eksternal.   Kegiatan rekonsiliasi eksternal dilakukan di tiap unit akuntansi dengan mitra kerjanya di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data transaksi anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja serta aset yang dilaporkan di program aplikasi di tiap unit akuntansi mempunyai nilai dan elemen informasi yang sama dengan program aplikasi mitra kerjanya di   Ditjen  Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Hasil rekonsiliasi dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Saat ini untuk LK Wilayah belum dapat dilaksanakan rekonsiliasi eksternal dikarenakan belum ada kesiapan aplikasi rekon wilayah dari Kementerian Keuangan.

  Rekonsiliasi Internal antara badan anggaran dan badan logistik wilayah Balakpus belum dilaksanakan oleh Kupus I maupun Kupus II karena belum adanya Badan anggaran dan badan logistik yang ditunjuk sebagai UAPPB-W Balakpus. Sehingga Kupus hanya melaksanakan penggabungan laporan dari UAKPA tanpa melakukan rekonsiliasi.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.

  Dalam  rangka  penyusunan laporan  keuangan, Kupus tidak melaksanakan rekonsiliasi baik dengan badan anggaran dan badan logistik (UAPPB-W) setingkat dikarenakan Satker yang dilayani Kupus merupakan Satker Balakpus yang berdiri sendiri dan sekaligus merangkap wilayah untuk unit akuntansi barang. Badan anggaran Satker Balakpus dalam penyampaian laporan pelaksanaan anggaran langsung kepada Asrena Kasad, kecuali  Kodiklat TNI AD yang dilayani oleh Kupus II. Kodiklat merupakan Kotama yang terdiri dari beberapa Satker (Makodiklatad, Pussenif, Pussenkav, Pussenarmed, dan Pussenarhanud) sehingga khusus untuk Kodiklat mempunyai badan logistik dan badan anggaran gabungan dari Satker. Dengan demikian apabila Kupus akan mencocokkan data anggaran dan data logistik secara gabungan seluruh Balakpus pelayanannya, tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada badan anggaran dan badan logistik gabungan Balakpus.

  LK Wiilayah yang disusun oleh Kupus, saat ini ditandatnangani oleh Kakupus. Hal ini disebabkan LK Kupus merupakan gabungan LK Satker Balakpus yang sekaligus merangkap Wilayah dan  belum ada Pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah atau koordinator Wilayah yang akan menandatangani LK Wilayah yang disusun Kupus selaku UAPPA-W.

  Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang dihadapi oleh Kupus serta merujuk pada ketentuan yang berlaku, agar Kupus mempunyai peran dalam penyusunan LK Wilayah, maka Kupus I dan Kupus II ditunjuk sebagai koordinator wilayah sehingga membuat LK gabungan Balakpus berdasarkan kompilasi dari seluruh Balakpus dijajarannya. Kupus I mengkompilasi LK UAKPA/Satker Balakpus di wilayah Jakarta, Kupus II mengkompilasi LK UAKPA/Satker dijajaran Kodiklat dan LK UAKPA/Satker Balakpus di wilayah Bandung. Penggabungan LK Balakpus ini juga untuk memudahkan proses kompilasi di tingkat eselon I. Jika masing-masing  Balakpus mengirimkan langsung LK yang dibuat oleh UAKPA ke eselon I, maka proses kompilasi data di eselon I menjadi lebih lama karena data yang harus dikompilasi semakin banyak.

  Agar Mekanisme rekonsiliasi internal berjalan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor 42 tahun 2014, maka perlu dibentuk unit akuntansi pembantu pengguna barang (UAPPB-W). Untuk unit akuntansi barang ini dapat dilaksanakan oleh Bagian Akuntansi Kupus dengan membagi tugas sebagai unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang, sehingga UAPPA-W dan UAPPB-W melekat pada organisasi Kupus I maupun Kupus II. Tugas unit akuntansi barang (UAPPB-W) ini yaitu untuk mengkompilasi data SIMAK BMN dari masing-masing Balakpus yang berada dijajarannya. Berdasarkan kompilasi data SIMAK BMN tersebut yang akan digunakan sebagai data rekonsiliasi antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. Sedangkan untuk mekanisme rekonsiliasi eksternal dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 dan dikoordinasikan dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan setempat. 

  Penanggungjawab LK wilayah adalah Kakupus I dan Kakupus II yang ditunjuk selaku koordinator UAPPA-W untuk penyusunan LK wilayah Balakpus. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor  213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, penanda tangan LK tingkat  Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah atau Koordinator UAPPA-W.  Untuk tertib administrasi dan legalitas kewenangan penandatanganan LK UAPPA-W Kupus I dan Kupus II perlu penunjukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat disertai Fakta Integritas dari masing-masing Kabalakpus yang menyatakan ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran data yang disajikan dalam LK masing-masing Satker Balakpus yang dikompilasi menjadi LK UAPPA-W Kupus I dan Kupus II.

KESIMPULAN

  Kesimpulan dari pembahasan permasalahan peran Kupus dalam penyusunan LK Wilayah adalah sebagai berikut:

1) Kupus selaku Badan Keuangan tingkat III bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). Namun sesuai dengan Perdirjen 42 tahun 2014 bahwa UAPPA-W harus bersinergi dengan UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Sedangkan Balakpus, yang menjadi pelayanan Kupus adalah Satker yang juga merangkap sebagai Wilayah. Sehingga untuk unit akuntansi keuangan (UAPPA-W) ada 2 (dua) wilayah yaitu Kupus I dan Kupus II sedangkan unit akuntansi barang (UAPPB-W) ada 18 (delapan belas) dijajaran Kupus I dan 7 (tujuh) dijajaran Kupus II. Hal ini menjadikan proses penyusunan LK Wilayah tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2) Penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Kupus selama ini adalah dengan melaksanakan penggabungan/kompilasi  dari  Satker   Balakpus  dengan mengambil data langsung dari UAKPA masing-masing Balakpus. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan bahwa UAPPA-W melakukan kompilasi LK UAKPA di wilayahnya. Tetapi mekanisme rekonsiliasi internal dengan UAPPB-W sebagai persyaratan penyusunan LK tidak dilaksanakan oleh Kupus  karena belum adanya UAPPB-W yang setingkat Kupus dijajaran Balakpus; 

3) Penanggungjawab dan Penandatangan LK Wilayah Kupus adalah Kakupus selaku Koordinator UAPPA-W .

  Agar Kupus memiliki peran dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK) Wilayah dan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugasnya, maka perlu disarankan sebagai berikut: 1) Kupus ditetapkan  sebagai Koordinator UAPPA-W dengan melaksanakan penyusunan laporan keuangan gabungan dari Satker (UAKPA) Balakpus dijajarannya; 2) Kupus I mengkompilasi laporan keuangan UAKPA Balakpus di wilayah Jakarta, sedangkan Kupus II mengkompilasi laporan keuangan UAKPA Balakpus di wilayah Bandung dan laporan keuangan UAKPA dijajaran Kodiklat TNI AD; 3) Pejabat yang ditunjuk sebagai penandatangan LK UAPPA-W yang disusun Kupus I adalah Kakupus I. Demikian juga dengan LK UAPPA-W yang disusun oleh Kupus II, pejabat yang dapat ditunjuk selaku penandatangan LK UAPPA-W adalah Kakupus II.; dan 4) Penandatangan LK Wilayah yang disusun Kupus, perlu penunjukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat disertai Fakta Integritas dari masing-masing Kabalakpus yang menyatakan ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran data yang disajikan dalam LK masing-masing Satker Balakpus yang dikompilasi menjadi LK UAPPA-W Kupus I dan Kupus II.

  Demikianlah essay tentang Peran Keuangan Pusat (Kupus) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah (UAPPA-W), semoga bermanfaat dan menjadi masukan bagi kepentingan tugas yang akan datang.



..:: ditbekangad ::..
DIRKUAD





Brigjen TNI Sasongko Hardono, S.Sos





LIST ARTIKEL
Shodaqoh Membawa Berkah
Keutamaan Membangun Masjid Walau Hanya Memberi Satu Bata
Manfaat Kesehatan Juice Seledri
OPTIMALISASI PELAKSANAAN KOMUNIKASI SOSIAL TNI AD UNTUK MENGANTISIPASI GERAKAN TERORISME DALAM MENGHADAPI PROXY WAR
Peran Keuangan Pusat (KUPUS) dalam penyusunan Laporan Keuangan Wilayah (UAPPA-W)
Implementasi Teknologi Untuk Menunjang Pelaksanaan Tugas Kusatker Dalam Rangka Mendukung Tugas Satuan
Analisis Dampak Melemahnya Rupiah Terhadap Dollar AS
Ingin Kumiliki Aset Negara
Karakteristik Kehendak Manusia
Secercah Harapan


STATISTIK

120017

   Pengunjung hari ini : 13
   Total pengunjung : 37838

   Hits hari ini : 21
   Total Hits : 120017

   Pengunjung Online: 1


LINK KESATUAN
   Kemhan
   Mabes TNI
   TNI AD
   TNI AL
   TNI AU

Copyright @2015 Ditkuad, All rights reserved