Gaya Design - Presentation Cycle
slide1
slide2
slide3
slide4
..:: ditbekangad ::..
MANTAN DIRKUAD

  • DIRKUAD - I

    Mayjen TNI Prof. Dr. Arifin Abdurachman

  • DIRKUAD - II

    Letkol R. Padmosuwarno

  • DIRKUAD - III

    Letkol RM Haryono

  • DIRKUAD - IV

    Letjen TNI H. KRMH Soeryo Wiryohadiputro

  • DIRKUAD - V

    Mayjen TNI Buang Siswo Darsono

  • DIRKUAD - VI

    Brigjen TNI Badarusamsi

  • DIRKUAD - VII

    Mayjen TNI R. Sumarto Haryono

  • DIRKUAD - VIII

    Brigjen TNI Slamet Haryono

  • DIRKUAD - IX

    Mayjen TNI Soehanto

  • DIRKUAD - X

    Brigjen TNI Maskanan

  • DIRKUAD - XI

    Brigjen TNI Burhanuin Siregar

  • DIRKUAD - XII

    Brigjen TNI H.R. Soemarno

  • DIRKUAD - XIII

    Brigjen TNI Hari Kiswanto

  • DIRKUAD - XIV

    Brigjen TNI HS. Momon H. Adiputra

  • DIRKUAD - XV

    Brigjen TNI Soetarto

  • DIRKUAD - XVI

    Brigjen TNI I Made Kerana

  • DIRKUAD - XVII

    Brigjen TNI H. Suhendri. M, SE, MBA

  • DIRKUAD - XVIII

    Brigjen TNI H. Santoso Yuwono, SE

  • DIRKUAD - XIX

    Brigjen TNI Ir. H. Yayat Rochadiat MM, MBA

  • DIRKUAD - XX

    Brigjen TNI Minwar Hidayat SH

  • DIRKUAD - XXI

    Brigjen TNI Sumarwoto

  • DIRKUAD - XXII

    Brigjen TNI Hadi Rudito, SE

  • DIRKUAD - XXIII

    Brigjen TNI Bambang Ratmanto, ST, MM

  • DIRKUAD - XXIV

    Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah

  • DIRKUAD - XXV

    Brigjen TNI Teddy Hernayadi


Clean Elegant Login Form with Avatar

LOGIN PERATURAN


PERATURAN
2012
2013
2014
2015



KONTAK KAMI
Animated Background Image | jquerydemo.com

artikel
ARTIKEL

Rabu, 11 Nopember 2015, 16:43:18
Ingin Kumiliki Aset Negara
Penulis : Letkol Cku Bambang. S.P.
 
  Sesuatu yang wajar sekiranya kita ingin memiliki barang inventaris negara yang pernah kita gunakan selama melaksanakan tugas. Apalagi barang tersebut mempunyai nilai historis terhadap perjalanan hidup / karier kita. Walaupun barang tersebut kondisinya sudah tidak layak atau sekiranya kita membeli barang yang lebih bagus, kita masih mampu. Namun ada kebanggaan tersendiri dapat memiliki barang yang sangat bersejarah tersebut. Untuk itu tidak ada salahnya apabila kita mengetahui proses atau prosedur memiliki barang inventaris negara secara sah, yang ternyata prosesnya tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang.

  Barang Milik Negara bisa dimiliki oleh perorangan jika sudah dihapus dari catatan aset negara dalam daftar inventaris barang atau materiil tersebut sudah dihapus dari SIMAK BMN. Tata cara penghapusan aset negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 50/PMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

  Sebelum Barang Milik Negara dimiliki, ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui dalam penyelenggaraan proses penghapusan materiil bergerak diantaranya :

1.   Mengetahui prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan penghapusan materiil antara lain :

a.   Selektif, berpedoman pada ketentuan dan mempertimbangkan kelangsungan operasional satuan;
b.   Ekonomis, apabila tetap dipelihara memerlukan biaya lebih tinggi;
c.   Teknis, sudah tidak dapat digunakan sesuai fungsinya;
d.   Aman, cara pemusnahan memperhatikan faktor keamanan personel maupun lingkungan;
e.   Terpadu dilaksanakan oleh unsur terkait; dan
f.    Akuntabel. Harus dapat dipertanggungjawabkan .
2.   Mengetahui syarat penghapusan materiil antara lain :

a.   Syarat Administrasi. Administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penghapusan yaitu meteriil yang akan dihapus adalah materiil yang sudah terdaftar di dalam SIMAK BMN TNI AD dan atau materiil pungutan, temuan dan rampasan operasi;

b.   Secara tehnis tidak dapat digunakan lagi, akibat rusak, sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi akibat modernisasi dan perkembangan tugas, kadaluwarsa, hilang, kecurian, terbakar, terkikis, aus, adanya kebijakan Kemhan/TNI atau Pemerintah;

c.   Khusus kendaraan bermotor dinas operasional, telah berusia sekurang-kurangnya 10 tahun, hilang, rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi 30% dan kendaraan tersebut sudah ada penggantinya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasinya;

d. Cara pemusnahan dapat dilakukan dengan dimanfaatkan dan dipindahtangankan serta alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan, atau dengan cara dibakar, ditimbun, dihancurkan, ditenggelamkan dalam laut dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

e.   Karena ketentuan lainnya yaitu karena penyerahan barang kepada pengelola barang (barang yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi), karena pengalihan status penggunaan barang selain tanah dan atau bangunan kepada pengguna barang lain dan karena pemindahtanganan barang kepada pihak lain.

Prosedur penghapusan.

  Ketentuan - ketentuan yang harus dipedomani dalam proses penghapusan materiil bergerak sesuai dengan sistem pembinaan materiil Angkatan Darat dapat dikategorikan menjadi Alutsista dan Non Alutsista.

1.   Penghapusan Alutsista.

Alutsista.  Kependekan dari Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia, Alutsista adalah materiil yang merupakan alat peralatan sistem senjata beserta perlengkapan dan sarana pendukungnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer perang dan operasi militer selain perang.  Pelaksanaan penghapusan Alutsista diselenggarakan oleh Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon-1 (PPBMNE-1) setelah mendapat persetujuan dari Menkeu RI sesuai arbitrasinya dan perintah penghapusan dari Kuasa Pengguna Barang (KPB) dalam hal ini Kasad, dengan berpedoman pada prosedur, administrasi dan mekanisme pengembalian materiil yang berlaku. Khusus munisi/bahan peledak pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dirpalad selaku pembina materiil.

2.   Penghapusan Non Alutsista.

  Non Alutsista adalah materiil yang bukan merupakan alat peralatan sistem senjata beserta perlengkapan dan sarana pendukungnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Pelaksanaan penghapusan non Alutsista diselenggarakan oleh PPBMN-W (Pangdam/Dan/Dir Binmatpus) setelah mendapat persetujuan dari Kemenkeu sesuai abitrasinya dan perintah pelaksanaan penghapusan dari PPBMN-E-1 (Kasad) Penghapusan materiil hasil pungutan, temuan dan rampasan operasi diselenggarakan oleh PPBMN-W setelah mendapat perintah pelaksanaan penghapusan dari PPBMNE-I.

Pelaksanaan kegiatan penghapusan materiil Non Alutsista tingkat PPBMN-W.

       1.   Perencanaan.

      a.  Dirmat/Kasub Komoditi/Kabinmatrah mengadakan pemeriksaaan teknis dan administrasi pengembalian materiil dari satuan, untuk menentukan kondisi dan keadaan tersebut;

      b.  Dirmat/Kasub Komoditi/Kabinmatrah menerima materiil dari Satuan yang sudah dinyatakan rusak berat; dan

      c.  Dirmat/Kasub Komoditi/Kabinmatrah melaporkan kepada Pangdam/Dan/Dir Binmatpus tentang jenis, jumlah dan kondisi materiil hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi teknis tentang usul             penghapusan.

2.  Persiapan.

a. Berdasarkan laporan dari Dirmat/Kasub Komoditi/ Kabinmatrah maka Pangdam/Dan/Dir Binmatpus membentuk Tim rikmat daerah;

b.  Berdasarkan laporan dari Tim rikmat daerah Pangdam/Dan/Dir Binmatpus mengusulkan penghapusan materiil kepada Kasad dengan tembusan kepada Pembina Materiil Pusat, dilampiri :

     1)  Surat perintah Tim rikmat daerah;

     2)   BA(Bentuk 24) hasil rikmat yang dibuat dan   ditandatangani  oleh  seluruh  anggota  Tim  rikmat

            yang disahkan oleh Aslog Kasdam/Sespus/Dit   Komoditi; dan

            3)  Alasan dan cara penghapusan terhadap   materiil Alutsista.

c.   Pangdam/Dan/Dir Binmatpus membentuk Tim pengawasan penghapusan daerah dan Tim pelaksana penghapusan;

d.   Pangdam/Dan/Dir Binmatpus mengajukan permohonan pengawas pusat kepada Kasad;

e.   Menyiapkan dokumen administrasi penghapusan;

f.   Menyiapkan Alpal dan dokumentasi;

g.   Menghitung nilai limit  terhadap materiil yang memiliki nilai jual oleh tim pelaksana penghapusan; dan

h)  Khusus untuk materiil kendaraan bermotor, Kasubditbinran/ Kapaldam menerbitkan surat keterangan (inspeksi raport) tentang kondisi kendaraan yang akan dihapus, dimana hasil pemeriksaan tersebut  merupakan dokumen yang harus disertakan dalam usulan penghapusan materiil kendaraan bermotor.

3.   Pelaksanaan.

a.  Berdasarkan surat perintah Kasad maka Pangdam/Dan/Dir Binmatpus melaksanakan penghapusan materiil baik yang dilaksanakan secara lelang maupun pemusnahan;

b.  Tim pelaksana penghapusan melaksanakan penghapusan dengan cara :

1)  Dengan cara dilelang untuk materiil yang memiliki   nilai jual dan berkoordinasi dengan KPKNL untuk   pelaksanaan lelang; dan

2)   Dengan cara  dimusnahkan untuk materiil yang   tidak memiliki nilai jual.

c.   Pelaksanaan lelang/pemusnahan diawasi oleh pengawas pusat dan pengawas daerah;

d.   Membuat BA lelang/pemusnahan  dan kelengkapannya serta ditandatangani oleh seluruh tim yang terlibat beserta dokumen pelaksanaannya; dan

e.   Dirmat/Kasub Komoditi/Kabinmatrah menyiapkan materiil dan menyerahkan kepada tim pelaksana penghapusan untuk proses penghapusan yang dilaksanakan secara lelang; dan

f.   Membantu ketertiban dan kelancaran kegiatan tim pelaksana penghapusan.

4.  Pengakhiran.

a.  Tim pelaksana penghapusan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Pangdam/Dan/Dir Binmatpus dengan tembusan kepada Binmatpus dengan dilengkapi BA pelaksanaan penghapusan;

b.  Pangdam/Dan/Dir Binmatpus melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Kasad dengan dilampiri BA penghapusan; dan

c.   Dirmat/Kasub Komoditi/Kabinmatrah mengeluarkan materiil yang telah dihapus dari pertanggungjawaban administrasi materiil Angkatan Darat.

 

Kendala / hambatan dalam pelaksanaan penghapusan materiil.

  Dalam pelaksanaan penghapusan materiil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, pelaksanaannya masih sering menghadapi kendala antara lain :

1.   Materiil yang diusulkan penghapusan tidak tercatat dalam SIMAK BMN, sehingga perlu waktu untuk proses pencatatan;

2.   Data pendukung usulan penghapusan tidak lengkap, sehingga proses usul penghapusan/permohonan persetujuan belum dapat ditindaklanjuti;

3.  Adanya Permenkeu tentang Penetapan Status Penggunaan (PSP) yang menyatakan bahwa setiap meteriil harus ada Penetapan Status Penggunaan BMN, sedangkan materiil TNI AD belum memiliki PSP, sehingga perlu waktu untuk memproses PSP yang kewenangannya berada di Kemhan;

4.   Permohonan persetujuan penghapusan dari seluruh Kementrian/Lembaga Pemerintah ditangani oleh Kemenkeu/Kanwil DJKN/KPKNL. Sehingga penanganan surat persetujuan memerlukan waktu yang lama; dan

5.   Penyelesaian proses penghapusan meteriil tidak dapat ditentukan waktunya, karena sangat tergantung pada kelengkapan data pendukung dan dinamika kegiatan   di Kemenkeu/Kanwil DJKN/KPKNL (sesuai abritasinya)

Kesimpulan.

  Keinginan memiliki aset negara secara sah masih memungkinkan, selama mengikuti proses/prosedur yang telah ditentukan. Rasa ikut memiliki bisa kita wujudkan, sekiranya cara yang kita tempuh tidak melanggar peraturan. Memiliki aset negara merupakan kebanggaan, selama kita mengikuti ketentuan.

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 



..:: ditbekangad ::..
DIRKUAD





Brigjen TNI Sasongko Hardono, S.Sos





LIST ARTIKEL
Kunjungan Ke Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa Parung
Shodaqoh Membawa Berkah
Keutamaan Membangun Masjid Walau Hanya Memberi Satu Bata
Manfaat Kesehatan Juice Seledri
OPTIMALISASI PELAKSANAAN KOMUNIKASI SOSIAL TNI AD UNTUK MENGANTISIPASI GERAKAN TERORISME DALAM MENGHADAPI PROXY WAR
Peran Keuangan Pusat (KUPUS) dalam penyusunan Laporan Keuangan Wilayah (UAPPA-W)
Implementasi Teknologi Untuk Menunjang Pelaksanaan Tugas Kusatker Dalam Rangka Mendukung Tugas Satuan
Analisis Dampak Melemahnya Rupiah Terhadap Dollar AS
Ingin Kumiliki Aset Negara
Karakteristik Kehendak Manusia


STATISTIK

129875

   Pengunjung hari ini : 55
   Total pengunjung : 41627

   Hits hari ini : 175
   Total Hits : 129875

   Pengunjung Online: 2


LINK KESATUAN
   Kemhan
   Mabes TNI
   TNI AD
   TNI AL
   TNI AU

Copyright @2015 Ditkuad, All rights reserved