Gaya Design - Presentation Cycle
slide1
slide2
slide3
slide4
mobil porno rokettube porno izle porno indir porno porno izle porno izle porno indir
..:: ditbekangad ::..
MANTAN DIRKUAD

  • 1

    GST

  • DIRKUAD - I

    Mayjen TNI Prof. Dr. Arifin Abdurachman

  • DIRKUAD - II

    Letkol R. Padmosuwarno

  • DIRKUAD - III

    Letkol RM Haryono

  • DIRKUAD - IV

    Letjen TNI H. KRMH Soeryo Wiryohadiputro

  • DIRKUAD - V

    Mayjen TNI Buang Siswo Darsono

  • DIRKUAD - VI

    Brigjen TNI Badarusamsi

  • Pentester

    General

  • Pentester

    General

  • Pentester

    General

  • DIRKUAD - VII

    Mayjen TNI R. Sumarto Haryono

  • DIRKUAD - VIII

    Brigjen TNI Slamet Haryono

  • DIRKUAD - IX

    Mayjen TNI Soehanto

  • DIRKUAD - X

    Brigjen TNI Maskanan

  • DIRKUAD - XI

    Brigjen TNI Burhanuin Siregar

  • DIRKUAD - XII

    Brigjen TNI H.R. Soemarno

  • DIRKUAD - XIII

    Brigjen TNI Hari Kiswanto

  • DIRKUAD - XIV

    Brigjen TNI HS. Momon H. Adiputra

  • DIRKUAD - XV

    Brigjen TNI Soetarto

  • DIRKUAD - XVI

    Brigjen TNI I Made Kerana

  • DIRKUAD - XVII

    Brigjen TNI H. Suhendri. M, SE, MBA

  • DIRKUAD - XVIII

    Brigjen TNI H. Santoso Yuwono, SE

  • DIRKUAD - XIX

    Brigjen TNI Ir. H. Yayat Rochadiat MM, MBA

  • DIRKUAD - XX

    Brigjen TNI Minwar Hidayat SH

  • DIRKUAD - XXI

    Brigjen TNI Sumarwoto

  • DIRKUAD - XXII

    Brigjen TNI Hadi Rudito, SE

  • DIRKUAD - XXIII

    Brigjen TNI Bambang Ratmanto, ST, MM

  • DIRKUAD - XXIV

    Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah

  • DIRKUAD - XXV

    Brigjen TNI Teddy Hernayadi


PERATURAN
2012
2013
2014
2015



KONTAK KAMI
Animated Background Image | jquerydemo.com


artikel
ARTIKEL

Senin, 30 Nopember 2015, 08:43:20
OPTIMALISASI PELAKSANAAN KOMUNIKASI SOSIAL TNI AD UNTUK MENGANTISIPASI GERAKAN TERORISME DALAM MENGHADAPI PROXY WAR
Penulis : Letkol Cku Fajar Wibowo, M.Sc.
 

“Perang proxy merupakan konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik yang berakibat pada kehancuran fatal. Dalam perang proxy tidak mudah mengenali siapa kawan siapa lawan. Sebab dalam perang proxy, musuh mengendalikan non state actor dari jauh. (Pengarahan Kasad)

Pendahuluan.

Proxy war sebagaimana disampaikan oleh Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantyo merupakan tren bentuk perang terbaru pada masa kini, dimana salah satu pihak yang berperang memanfaatkan pihak ketiga dalam peperangan tersebut. Pihak ketiga yang terlibat dalam proxy war tidaklah mudah untuk dikenali karena mereka dapat berasal dari internal negara sasaran atau mungkin nonstate actor dari negara lain yang sengaja dibayar untuk menimbulkan kekacauan. Salah satu nonstate actor yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kekacauan di negara sasaran adalah para teroris. Kenyataan ini bukanlah suatu hal yang baru karena berdasarkan fakta sejarah, terorisme telah dipraktekkan oleh kaisar - kaisar pada masa Yunani dan Romawi kuno antara lain Xenophon ( 431 – 350 SM ), Tiberius ( 37 – 14 SM ) dan Caligula ( 41 – 37 SM ) dimana dalam upaya melanggengkan pemerintahan para kaisar tersebut melakukan aksi teror dengan memanfaatkan pihak tertentu terhadap lawan politiknya  ( Wikipedia ). Meskipun telah berusia tua namun hingga saat ini belum tercapai kesepakatan tentang arti terorisme. Salah satu definisi Terorisme, adalah pengertian yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, sebagai berikut: “Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.” ( Wikipedia ).  Dari pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa terorisme merupakan suatu tindakan kekerasan baik untuk kepentingan politik maupun untuk menempatkan masyarakat dalam ketakutan guna suatu kepentingan tertentu. Terorisme dapat pula dikatakan sebagai senjata psikologis yang digunakan untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan suatu hal. Tak jarang gerakan terorisme dibumbui dengan perang ideologi antara ideologi yang dianut oleh kelompok teroris dan ideologi pemerintah dengan tujuan untuk membuat masyarakat ragu terhadap pemerintahnya sehingga terorisme dapat juga ditafsirkan sebagai psy-war suatu kelompok tertentu terhadap pemerintahnya sebagai langkah awal aksi pemberontakannya. Dengan demikian, kekhawatiran Kasad tentang maraknya demonstrasi anarkis, munculnya gerakan radikal dan meluasnya fonemena untuk melemahkan pemerintah sehingga menimbulkan kepanikan dan ketidakpastian dalam masyarakat tentunya dapat digolongkan sebagai aksi teror yang tidak menutup kemungkinan merupakan embrio awal dari Proxy War yang sedang dijalankan di Indonesia sehingga perlu diantisipasi keberadaannya. Kewaspadaan kita terhadap dijalankannya Proxy War di Indonesia tentu tidak berlebihan mengingat bukan merupakan hal yang mustahil bahwa ada pihak, kelompok bahkan negara lain yang turut mendanai setiap kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Dari seluruh kemungkinan aksi teror yang dapat terjadi, terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal melalui pengeboman merupakan hal penting yang patut diwaspadai karena dapat memberikan dampak yang sangat signifikan kepada seluruh aspek kehidupan negara. Meskipun saat ini aksi teror telah mereda namun kita harus tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya sel – sel teroris yang baru.

Di dunia, aksi terorisme menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa pengeboman World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Di Indonesia sendiri aksi terorisme pertama kali mengemuka pada peristiwa pembajakan DC-9 “ Woyla “ yang dibajak oleh kelompok Komando Jihad pimpinan Imran bin Muhammad Zein pada tahun 1981 dengan tuntutan agar 14 anggota kelompok komando jihad yang ditahan pada peristiwa Cicendo dibebaskan ( Wikipedia ). Nama Indonesia kembali mendunia terkait terorisme saat terjadi aksi peledakan bom Kuta Bali pada tahun 2001 yang menewaskan ratusan orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Melihat fakta ini, bagi bangsa Indonesia terorisme telah dijadikan sebagai masalah nasional yang serius. Keseriusan pihak pemerintah untuk mengatasi aksi terorisme di Indonesia terlihat dari diterbitkannya Undang – Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2003 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah : 1. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun ( Pasal 6 UU NO 15 TAhun 2003 ); 2. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup ( Pasal 7 UU NO 15 Tahun 2003 ).

Dari uraian pasal 6 dan 7 UU NO 15 Tahun 2003 dapat ditarik kesimpulan bahwa aksi terorisme secara umum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 bentuk yaitu :           1. Penggunaan bentuk kekerasan ( fisik ) dengan melakukan pembunuhan maupun perusakan terhadap objek teror; 2. Penggunaan bentuk ancaman kekerasan ( non fisik ) seperti pemaksaan paham atau ideologi mapun indoktrinasi sehingga untuk dapat mengatasi terorisme secara optimal tentunya perlu disusun strategi secara komprehensif meliputi penindakan secara fisik dan non fisik.

Pada kenyataannya, penindakan terhadap terorisme yang dilakukan di Indonesia saat ini tampak lebih mengedepankan aspek fisik dengan unsur Kepolisian sebagai ujung tombaknya dimana penindakan lebih difokuskan kegiatan penangkapan terhadap tokoh dan pelaku terorisme serta penyerbuan terhadap basis kegiatannya sehingga tidak menyentuh aspek non fisik kegiatan teroris. Terorisme di belahan dunia manapun dapat dikatakan sebagai fenomena gunung es dimana hanya sebagian kecil aksi fisiknya yang nampak dipermukaan sedangkan aksi non fisik berupa pengembangan dan penyebaran paham serta ideologi teroris sebagai basis gerakan merupakan bagian yang sangat besar dan berada dibawah permukaan yang sulit dideteksi. Dengan menitik beratkan penindakan terorisme pada aspek fisik tidak menutup kemungkinan hanya akan menghasilkan dendam dari generasi baru teroris dimasa – masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang optimal, dalam penindakan secara fisik perlu diimbangi dengan penindakan terorisme secara non fisik berupa tindakan counter ideologi dan counter indoktrinasi dimana dalam pelaksanaannya harus melibatkan seluruh komponen bangsa dan tidak hanya menyerahkan tanggung jawab tersebut pada satu atau beberapa institusi saja.

Sebagai salah satu komponen bangsa, TNI AD yang merupakan bagian integral dari TNI memiliki tugas – tugas yang harus diemban baik dalam rangka OMP maupun OMSP dimana salah satu tugas tersebut adalah tugas untuk mengatasi aksi terorisme. Dalam catatan sejarah penindakan terhadap aksi terorisme, TNI AD memiliki prestasi yang sangat gemilang yakni keberhasilan prajurit Kopassus dalam mengatasi pembajakan pesawat Garuda 206 pada tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa “Woyla”. Prestasi tersebut membuktikan bahwa sebagai salah satu komponen bangsa, TNI AD siap diberi tugas untuk melaksanakan penindakan secara fisik terhadap setiap bentuk aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Sedangkan dari aspek nonfisik, sesuai dengan pembahasan sebelumnya dimana aksi teror merupakan senjata psikologis bagi teroris untuk melakukan perang ideologi guna mempengaruhi opini dan merebut dukungan serta simpati masyarakat maka bagi TNI AD tugas untuk merebut simpati dan opini masyarakat tentunya bukanlah merupakan hal baru mengingat salah satu fungsi utama TNI AD adalah menyelenggarakan pembinaan teritorial dimana dalam pelaksanaannya senantiasa bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari ulasan singkat diatas maka dapat disepakati bahwa pada dasarnya TNI AD memiliki kemampuan dan kesiapan untuk melakukan penindakan terhadap setiap gerakan terorisme baik secara fisik maupun non fisik. Belum adanya ketentuan yang jelas tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme menyebabkan kemampuan yang dimiliki oleh unsur – unsur TNI kurang termanfaatkan secara optimal dalam penindakan terorisme secara fisik. Namun demikan TNI khususnya TNI AD dengan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki masih tetap dapat berperan dalam penindakan aksi terorisme secara non fisik melalui kegiatan Binter dalam rangka merebut opini, dukungan dan simpati masyarakat  serta melaksanakan counter ideologi dan counter indoktrinasi  yang dilakukan oleh kelompok teroris sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi gerakan terorisme secara komprehensif. Secara umum kegiatan pembinaan teritorial dilaksanakan dengan menggunakan 3 metoda yakni Bhakti TNI, Bintahwil dan Komsos. Dari ketiga metode tersebut, Komunikasi Sosial merupakan cara paling mudah dan efektif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Dikatakan paling mudah karena mampu dilakukan oleh seluruh satuan dan prajurit TNI AD dimanapun dan kapanpun. Dikatakan efektif karena dapat dijadikan sebagai sarana untuk penyampaian pesan dan pertukaran pendapat, ide maupun gagasan sehingga dapat menumbuhkan saling pengertian antara  TNI AD dan rakyat.

Meskipun dinilai sebagai metode yang paling mudah dan efektif bukan berarti pelaksanaan Komsos tidak menemui kendala mengingat kondisi satuan dan kemampuan setiap prajurit TNI AD serta latar belakang pengetahuannya berbeda – beda. Dihadapkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dan semakin memiliki pemikiran maju, kritis serta terdapat kecenderungan untuk menjadi individualis menyebabkan tugas merebut opini, dukungan dan simpati masyarakat serta melaksanakan counter ideologi dan counter indoktrinasi tentunya menjadi tidak akan mudah untuk dilaksanakan. Dari kondisi tersebut diatas maka selanjutnya dapat ditentukan tentang suatu masalah pokok yaitu : Bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan komunikasi sosial TNI AD untuk mengantisipasi gerakan terorisme dalam menghadapi proxy war ? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut selanjutnya dapat dirumuskan tentang beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Komunikasi Sosial yaitu : Pertama, Sudah terpenuhikah kriteria personel dalam melaksanakan Komsos ? Kedua, Sudah optimalkah bentuk – bentuk Komsos yang dilaksanakan ? Ketiga, Sudah optimalkah sasaran pelaksanaan kegiatan Komsos ?

Dengan teridentifikasinya permasalahan tersebut diatas selanjutnya akan disampaikan pembahasan persoalan demi persoalan untuk pemecahannya. Melalui essay Optimalisasi Pelaksanaan Komunikasi Sosial TNI AD Untuk Mengantisipasi Gerakan Terorisme Dalam Menghadapi Proxy War penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran dan saran  sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam melaksanakan penindakan gerakan terorisme secara non fisik melalui kegiatan Binter dengan menggunakan metode Komsos, dengan ruang lingkup dibatasi pada pembahasan optimalisasi pelaksanaan Komsos ditinjau dari aspek pengetahuan dan keterampilan prajurit TNI AD, bentuk – bentuk dan penentuan sasaran Komsos yang sesuai untuk mengantisipasi gerakan terorisme secara non fisik.  Adapun yang menjadi landasan pemikiran dalam penulisan essay ini adalah : 1. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya pasal 7 tentang pelaksanaan OMSP dalam mengatasi aksi terorisme; 2. UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; dan 3. Skep Kasad Nomor Skep / 480 / XII / 2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Teknik tentang Komunikasi Sosial.

Pembahasan.        

Secara umum Komunikasi Sosial adalah kegiatan proses interaksi antar individu dan kelompok orang dalam kehidupan masyarakat yang memungkinkan terjadinya pertukaran pesan atau hasil budaya manusia yang berupa bahasa, adat istiadat / tradisi, ilmu pengetahuan dan sistem nilai yang dibutuhkan atau yang dapat memberikan manfaat secara sepihak atau kedua belah pihak. Sedangkan secara khusus Komunikasi Sosial dapat diartikan : 1. Komsos sebagai metoda adalah suatu cara yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD yang berhubungan dengan perencanaan dan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan keeratan hubungan dengan segenap komponen bangsa guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan;               2. Komsos sebagai kemampuan adalah kemampuan prajurit TNI AD dalam berkomunikasi dengan komponen masyarakat dan aparat pemerintah terkait lainnya guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan. (Skep Kasad Nomor Skep / 480 / XII / 2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Teknik tentang Komunikasi Sosial Hal 6).

Dari pengertian tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa Komsos adalah proses interaksi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pesan, ilmu pengetahuan dan sistem nilai yang dibutuhkan sehingga tercapai kebersamaan dan keeratan hubungan antar individu atau kelompok masyarakat. Dihadapkan pada tugas mengatasi aksi terorisme secara non fisik, pelaksanaan Komsos harus diarahkan untuk mencegah berkembangnya ideologi kelompok teroris di kalangan masyarakat serta melakukan counter ideologi dan counter indoktrinasi yang telah dilakukan oleh kelompok teroris dimana dalam pelaksanaannya memerlukan personel TNI AD yang capable dengan kriteria antara lain  : 1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berkomunikasi untuk menyampaikan suatu pesan kepada kelompok masyarakat; 2. Memiliki kemampuan untuk menarik simpati dan menggalang masyarakat; dan 3. Memiliki keuletan dan mentalitas yang kuat dalam pelaksanaan tugasnya.

 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung memberikan dampak yang cukup signifikan dalam upaya mengantisipasi gerakan terorisme. Komunikasi sosial yang semula dilaksanakan melalui cara konvensional seperti seminar, pidato, ceramah, dialog, sosialisasi dan penyuluhan lambat laun akan ditinggalkan dan kurang menarik perhatian sehingga perlu dikembangkan. Beberapa fakta menunjukkan bahwa jaringan teroris saat ini telah melakukan perekrutan dan proses indoktrinasi melalui situs – situs internet.  Oleh karenanya untuk mengimbangi sepak terjang teroris bentuk Komsos perlu dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia antara lain :   1. Pemanfaatan jejaring sosial seperti Facebook, Tweeter dan media sosial lainnya untuk menyampaikan suatu pesan atau maksud; 2. Pemanfaatan jaringan Internet dengan membuka website sebagai sarana penyebaran informasi dan penyampaian opini serta gagasan; dan 3. Pemanfaatan fasilitas SMS dari provider telepon seluler untuk mengirimkan pesan singkat tentang propaganda anti terorisme.

Untuk mengembangkan jaringannya kelompok teroris senantiasa berupaya melakukan perekrutan anggota baru. Pada awalnya perekrutan ini hanya dilakukan secara terbatas terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan ideologi. Namun dalam perkembangannya pola ini berubah dimana kelompok teroris melakukan rekrutmen dengan cara mempengaruhi siapapun untuk mengikuti paham atau ideologinya. Oleh karenanya agar ruang gerak teroris dalam kegiatan rekrutmen dapat dipersempit maka sasaran kegiatan Komsos perlu diperluas yakni seluruh strata lapisan masyarakat  dengan berbagai latar belakang yang dimilikinya dimana dalam pelaksanaannya dapat  dimulai dari kelompok masyarakat terkecil yakni keluarga. Keberhasilan menciptakan ketahanan keluarga dalam mencegah masuknya ideologi teroris merupakan langkah awal pencegahan penyebaran ideologi teroris kepada kelompok masyarakat yang lebih besar.

Dari apa yang kita lihat belakangan ini, dapat dipastikan bahwa para teroris merupakan orang – orang yang berpendidikan sehingga dapat memanfaatkan kelemahan – kelemahan yang ada seperti kondisi lingkungan, adat / budaya, lemahnya kepekaan dan partisipasi masyarakat dalam bela negara termasuk celah-celah hukum yang berlaku. Salah satu otak pelaku peledakan bom Bali yang berhasil ditembak mati yakni DR Ashari memilki latar belakang pendidikan formal yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada Ashari merupakan seorang insinyur di Malaysia dan pernah mengenyam pendidikan di Australia serta Inggris untuk menyelesaikan PHDnya. Ashari diduga merupakan pelatih dan perekrut yang handal, hal ini terbukti dengan munculnya keterangan – keterangan dari pelaku terorisme yang mengaku bahwa keahlian yang dimilikinya berasal dari buku -buku panduan perakitan bom tulisan Ashari. ( Wikpedia ). Sifat militansi yang demikan erat melekat pada jiwa anggota teroris memberikan pengaruh yang signifikan dalam kelangsungan hidup organisasinya. Meskipun tidak diberi ruang gerak untuk berkembang namun dengan militansi yang dimiliki, mereka selalu konsisten menjalankan aksi fisik dan non fisik untutuk menunjukkan eksistensinya.

Semenjak peristiwa 911, terorisme dianggap sebagai musuh utama di dunia. Gencarnya opini untuk memberantas terorisme yang di motori oleh Amerika Serikat dan sekutunya menyebabkan ruang gerak teroris semakin sempit. Namun demikian kondisi ini tidak menyurutkan niat para teroris untuk terus berusaha mengembangkan dan memperluas jaringannya. Pola perekrutan dan indoktrinasi yang semula dilakukan secara terang terangan mulai bergeser dengan gerakan bawah tanah memanfaatkan fasiltas cybermedia melalui unggahan foto maupun video propaganda gerakan terorisme. Pola yang sama juga dilakukan oleh kelompok teroris yang beroperasi di wilayah Indonesia. Dari pemeriksaan para pelaku teroris yang ditangkap ditemukan pengakuan bahwa media internet merupakan pintu gerbang bagi dirinya mengenal terorisme. Selain itu berdasarkan data dari BNPT, dari hasil  kerjasama antara BNPT dan Kementrian Informatika mereka telah berhasil memblokir 15-20 situs internet yang dicurigai sebagai sarana propaganda kelompok teroris. ( Kompas Online ).

 Dalam pola perekrutannya, pada awalnya kelompok teroris hanya melaksanakan perekrutan secara terbatas yakni terhadap mantan orang – orang yang menamakan dirinya sebagai  “pejuang “ Afganistan dan Filipina Selatan. Dari merekalah cikal bakal sel –sel teroris tumbuh dan terbentuk di Indonesia. Namun seiring dengan semakin berkurangnya anggota kelompok tersebut, para teroris mulai melebarkan ruang geraknya dalam merekrut anggota. Sasaran perekrutan yang semula ditujukan pada kelompok atau orang – orang berideologi sama, diperluas dengan melakukan perekrutan terhadap siapapun yang dianggap dapat dipengaruhi dan diindoktrinasi. Pelaku terorisme yang semula adalah kelompok “ Tua” ( Contoh kasus : Imran pada pembajakan Woyla tahun 1981, Amrozi CS pada peledakan bom Bali tahun 2001) kini mulai bergeser kepada kelompok “Muda” ( Contoh kasus : Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana pelaku bom bunuh diri bom JW Marriot pada tahun 2003), hal ini menunjukkan bahwa para remaja Indonesia telah menjadi kelompok yang rentan dan potensial untuk diindoktrinasi serta dipengaruhi oleh teroris, mengingat usia remaja merupakan masa transisi pencarian jati diri. Oleh karena itu peran keluarga dalam membimbing remaja agar tidak terjerumus ke dalam gerakan terorisme perlu ditingkatkan.

Dari fakta tersebut diatas maka dapat kita lakukan analisa terhadap aspek kriteria personel, aspek bentuk serta aspek sasaran pelaksanaan Komunikasi Sosial dihadapkan dengan kondisi nyata dilapangan untuk selanjutnya dilakukan upaya – upaya guna mengoptimalkan pelaksanaannya.

1. Aspek Kriteria Personel. Pimpinan kelompok teroris pada umumnya merupakan sosok yang berpendidikan dan memiliki keuletan serta militansi yang kuat terhadap ideologi yang dianutnya sehingga mereka mampu menjalankan aksi – aksi secara konsisten dan terencana dengan baik. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki merupakan modal awal bagi mereka untuk menyebarkan pengaruh kepada calon rekrutan. Banyaknya anggota masyarakat dengan berbagai macam latar belakang pendidikan berbeda yang berhasil direkrut dan diindoktrinasi oleh kelompok teroris merupakan fakta bahwa para pimpinan teroris menguasai ilmu psikologi dan komunikasi sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menyampaikan dan meyakinkan masyarakat akan kebenaran ideologi/paham yang dianutnya. Kondisi ini ditunjang oleh faktor psikologi umum masyarakat Indonesia yang masih dipengaruhi oleh budaya tradisional dimana pada umumnya mereka sangat taat terhadap aturan dalam budaya, agama dan hormat kepada seseorang yang dianggap alim (memiliki ilmu pengetahuan tinggi). Militansi pada ideologi yang dipercayainya merupakan landasan fundamental bagi teroris untuk melancarkan aksi aksinya. Meskipun ruang gerak teroris semakin terbatas namun dengan militansi yang kuat mereka tetap bertahan dan konsisten untuk melakukan perekrutan dan pengembangan jaringannya. Militansi ini juga terlihat dari semakin banyaknya jaringan / sel – sel teroris baru yang muncul menggantikan jaringan / sel teroris lama yang mulai terungkap, bahkan dari data yang ada menunjukkan fakta adanya metamorfosa jaringan / sel teroris menjadi lebih ramping untuk melanggengkan kehidupannya. Dihadapkan pada fakta tersebut diatas maka agar dapat melakukan counter ideologi dan counter indoktrinasi, personel TNI AD tentunya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan komunikasi sosial. Kondisi latar belakang pendidikan pelaku terorisme dan masyarakat yang semakin tinggi harus diimbangi dengan peningkatan latar belakang jenjang pendidikan personel TNI AD yang rata – rata hanya sampai pada tingkat sekolah menengah atas saja. Terbatasnya pengetahuan akan tata cara berkomunikasi dan rendahnya penguasaan ilmu psikologi seringkali menyebabkan kegiatan Komsos hanya menjadi acara seremonial yang dibatasi oleh waktu sehingga pesan dan informasi yang harus disampaikan tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, bahkan kegiatan Komsos yang dilaksanakan selama ini terdapat kecenderungan berubah menjadi sebuah even terprogram sehingga kurang memiliki makna yang berarti. Frekuensi pelaksanaan kegiatan yang terbatas tentunya tidak akan mampu menghambat kecepatan dan konsistensi teroris dalam mengembangkan jaringannya. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran dari personel TNI AD untuk mau melaksanakan kegiatan Komsos secara mandiri dan kontinyu dilandasi oleh semangat dan keuletan serta mentalitas yang kuat sehingga dapat menanandingi konsistensi dan kecepatan gerakan teroris. Perang terhadap terorisme tak ubahnya merupakan perang untuk merebut dukungan dan simpati sehingga untuk melaksanakannya diperlukan keterampilan dalam menarik simpati dan menggalang dukungan dari masyarakat. Perebutan simpati dapat diawali dari diri pribadi Personil TNI AD terutama dalam bersikap dan bertindak. Kecenderungan masyarakat  yang mengarah pada terbentuknya komunitas tidak taat hukum dan peraturan telah menciptakan kondisi yang serba tidak teratur. Sesuai dengan hukum kehidupan, hal yang paling dirindukan dalam ketidakteraturan tentunya adalah keteraturan itu sendiri. Namun dihadapkan pada sikap mental, tindakan dan perbuatan oknum – oknum personel TNI AD yang belum dapat sepenuhnya dijadikan contoh dan tauladan tentunya menghilangkan peluang untuk merebut simpati dan dukungan masyarakat.

2. Aspek Bentuk Komsos. Seiring dengan semakin sempitnya ruang gerak teroris untuk mengembangkan jaringannya telah ditemukan perubahan – perubahan pada pola gerakan teroris meliputi pola operasi dan pola rekrutmen serta indoktrinasi. Rekrutmen yang semula hanya ditujukan kepada kelompok – kelompok yang dianggap memiliki kesamaan ideologi bergeser kepada kelompok masyarakat yang dianggap dapat dipengaruhi. Sasaran rekrutmen yang semula didominasi oleh masyarakat kelompok usia dewasa kini mulai diarahkan pada usia remaja. Agar tehindar dari upaya pendeteksian yang dilakukan oleh aparat terkait, kelompok teroris mulai mengembangkan operasi bawah tanah melalui jaringan cybermedia baik untuk kepentingan perekrutan maupun indoktrinasi. Jumlah pengguna cybermedia yang demikian besar tentunya merupakan potensi tersendiri bagi teroris untuk dimanfaatkan dalam menjalankan aksinya. Dihadapkan pada bentuk Komunikasi Sosial yang terpaku pada kegiatan tatap muka seperti yang dilaksanakan saat ini tentunya tidak dapat menandingi efektifitas penyebaran pesan dan informasi melalui cybermedia. Dengan melakukan tatap muka secara langsung, jumlah audience yang dapat diundang akan sangat dibatasi oleh daya tampung ruangan bahkan seandainya menggunakan stadion sepak bola sekalipun hanya kurang lebih 80.000 – 100.000 orang yang dapat menghadirinya. Semakin rendahnya minat kelompok remaja untuk menghadiri acara – acara bertajuk diskusi, seminar maupun symposium serta bentuk lain yang bersifat tatap muka, menuntut kita untuk melakukan inovasi dan kreasi baru dalam pelaksanaan Komsos. Meskipun demikian bentuk Komsos yang mengandalkan tatap muka bukan sama sekali harus ditinggalkan namun perlu di kembangkan dengan memanfaatkan jaringan cybermedia seperti jejaring sosial, website maupun pemanfaatan teknologi telepon seluler berupa SMS. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan bahwa dengan memiliki jumlah personel sebanyak kurang lebih 316.000 orang maka TNI AD memiliki potensi untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada hampir seluruh penduduk Indonesia melalui suatu jejaring sosial dengan catatan bahwa seluruh personel TNI AD mampu menjaring teman di jejaring sosialnya sebanyak 500 orang. Penggunaan cybermedia dan pemanfaatan SMS sebagai sarana untuk melaksanakan bentuk Komsos akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi Komsos karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Dengan membuka suatu website maka secara tidak langsung kita telah mengundang siapapun untuk ikut berpartisipasi maupun berkomentar terhadap suatu ide, gagasan dan pendangan yang diunggah sehingga kita dapat mengetahui pendapat spontan masyarakat sebagai sarana evaluasi pelaksanaan Komsos.

3. Aspek Sasaran Komsos.  Berkurangnya jumlah anggota kelompok – kelompok   “ pejuang “ Afganistan dan Filipina Selatan, secara langsung mempengaruhi perubahan sasaran rekrutmen kelompok teroris. Rekrutmen yang semula hanya diarahkan kepada kelompok masyarakat berideologi sama kini mulai beralih kepada seluruh anggota masyarakat yang memungkinkan untuk dipengaruhi. Kondisi kejiwaan remaja yang cenderung labil dan suka memberontak merupakan celah bagi teroris untuk melakukan perekrutan guna meremajakan dan mengembangkan jaringannya. Bahkan dimasa – masa yang akan datang, pola perekrutan ini akan semakin berkembang dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengarahkan bidikannya kepada anak – anak sekolah dasar atau pra sekolah. Hal ini terindikasi dengan adanya anggota kelompok teroris yang berprofesi sebagai pengajar sehingga  memiliki kemampuan untuk meyampaikan ajaran – ajaran tertentu kepada anak didiknya. Menyikapi hal tersebut, sasaran kegiatan Komunikasi Sosial yang semula ditujukan kepada lapisan masyarakat dewasa dengan  pola pikir mapan tentunya perlu diperluas dengan melibatkan lapisan masyarakat usia remaja dan pra remaja termasuk kelompok anak – anak yang masih memerlukan arahan dan bimbingan. Melalui proses indoktrinasi secara dini tentunya akan memberikan dampak posistif dalam mencegah masuknya pengaruh -pengaruh radikal dan negatif  ke kalangan generasi muda Indonesia. Pelaksanaan Komsos yang rata - rata hanya melibatkan kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan latar belakang pendidikan terbatas dan tinggal di perkampungan haruslah dievaluasi, dimasa – masa yang akan datang, pelaksanaan Komsos juga harus dapat menjangkau kelompok masyarakat ekonomi atas dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dan tinggal di lingkungan kluster eksklusif sehingga dapat menciptakan keeratan hubungan antar sesama warga masyarakat dan personel TNI AD. Dengan terjalinnya keeratan hubungan antar warga dan personel TNI AD tentunya akan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menangkis dan mencegah gerakan terorisme.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Komsos untuk mengantisipasi gerakan terorisme tentunya memerlukan upaya nyata dan kontinyu dari TNI AD yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain : 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Latar belakang pendidikan; dan 3. Kebijakan pimpinan TNI AD dalam bidang teritorial akan menjadi kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan Komsos, sedangkan : 1. Kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat; dan 2. Keterbatasan penguasaan ilmu komunikasi dan psikologi, merupakan kendala dan kelemahan yang harus diatasi.

Selanjutnya upaya – upaya yang dapat dilaksanakan guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Komsos untuk mendukung keberhasilan tugas dalam mengantisipasi gerakan terorisme dapat dilakukan melalui : Pertama. Upaya pada aspek kriteria personel. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas sangat dipengaruhi oleh kapabilitas seseorang. Dihadapkan pada keterbatasan individu maka diperlukan adanya standar minimal yang harus dimiliki oleh individu tersebut sehingga dia mampu untuk melaksanakan tugasnya. Demikian pula halnya dalam pelaksanaan Komsos yang memerlukan personel dengan kriteria tertentu. Mengingat Komsos merupakan metode yang harus dapat laksanakan oleh seluruh personel TNI AD, maka diperlukan upaya untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan jalan : 1. Memberikan bekal pengetahuan tentang komunikasi dan psikologi. Bekal ini dapat disampaikan melalui pendidikan di Lemdik TNI AD maupun melalui kegiatan penataran dan pelatihan intensif di satuan untuk menambah wawasan personel TNI AD dalam penyelenggaraan komunikasi dan menilai kondisi psikologi masyarakat. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang komunikasi dan psikologi diharapkan akan memudahkan personil TNI AD dalam menyampaikan suatu pesan, ide maupun gagasan kepada masyarakat; 2. Membekali pengetahuan dan keterampilan tentang penggalangan. Dilingkungan TNI AD, tugas penggalangan secara khusus telah diberikan kepada aparat intelijen. Namun sebagaimana yang telah diulas sebelumnya bahwa perang melawan teroris merupakan bentuk perang untuk merebut simpati dan dukungan masyarakat yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode Komsos, sehingga untuk mempermudah pelaksanaan tugas tersebut, personel TNI AD perlu dibekali kemampuan khusus dalam melakukan penggalangan. Penyampaian bekal ini dapat diberikan melalui kegiatan pendidikan maupun latihan di satuan; 3. Peningkatan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan personel TNI AD yang rata – rata hanya mencapai tingkat sekolah menengah atas merupakan kelemahan tersendiri dalam  pelaksanaan Komsos. Untuk menarik perhatian dan hormat dari audience tentunya diperlukan adanya kesetaraan latar belakang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka akan semakin besar pula rasa hormat dari para audience sehingga semakin mudah bagi kita untuk mempengaruhinya; 4. Melaksanakan pembinaan mental. Pembinaan mental dilaksanakan dengan maksud untuk meyakinkan personel TNI AD akan pentingnya pemberantasan terorisme, sehingga tumbuh kesadaran darinya untuk mau melaksanakan Komsos secara ulet dan konsisten. Dengan pembinaan mental diharapkan mentalitas personel TNI AD semakin kuat sehingga senantiasa siap melaksanakan tugas mengatasi aksi terorisme baik secara fisik maupun non fisik. Disamping itu pembinaan mental diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberbaiki watak, sikap dan perilaku personel TNI AD agar patut dijadikan panutan oleh masyarakat; Kedua. Upaya pada aspek bentuk Komsos. Perubahan pola gerakan teroris yang telah menggunakan cybermedia sebagai sarana untuk penyampaian aspirasi dan rekrutmen harus diimbangi dengan langkah yang sama oleh TNI AD. Kecenderungan menurunnya minat masyarakat untuk menghadiri kegiatan tatap muka perlu disikapi dengan mengembangkan metode Komsos yang selama ini telah dilaksanakan melalui pemanfaatan cybermedia untuk pelaksanaan Komsos. Upaya yang dapat dilakukan untuk membendung gerakan teroris melalui cybermedia antara lain : 1. Penggunaan jejaring sosial. Jejaring sosial seperti facebook, tweeter dan bentuk lainnya merupakan sarana komunikasi terbaru yang berkembang di kalangan masyarakat. Jumlah pengguna jejaring sosial yang demikian besar merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk penyampaian pesan. Dihadapkan dengan jumlah personel TNI AD yang mencapai angka 316.000 orang, penggunaan jejaring sosial untuk kepentingan Komsos tentunya akan memberikan hasil yang maksimal; 2. Pembuatan website anti terorisme. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat telah membawa dampak yang sangat besar terhadap pola hidup masyarakat Indonesia terutama dalam mencari sumber informasi. Dalam pola lama, masyarakat mencari informasi melalui media konvensional seperti surat kabar, majalah dan media lain yang sejenis. Namun seiring perkembangan jaman, pola lama tersebut mulai ditinggalkan karena tidak memberikan kepraktisan sehingga menuntut para pemilik media untuk megubah konsep pemberitaan dengan menggunakan media online. Kondisi ini tentunya perlu disikapi oleh TNI AD dengan membuat website yang memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi, pesan dan gagasan dalam rangka pencegahan terjadinya aksi terorisme ; 3. Pemanfaatan fasilitas SMS operator seluler. Semakin murahnya biaya operasional jaringan seluler menyebabkan para penyedia jasa telepon seluler memberikan bonus secara besar – besaran kepada para pelanggannya. Salah satu bentuk bonus yang diberikan adalah dengan memberikan fasilitas SMS gratis yang dapat digunakan ke seluruh operator. Dihadapkan pada jumlah personel TNI AD yang cukup besar, pemanfaatan fasilitas SMS gratis guna penyampaian pesan untuk kepentingan propaganda anti terorime tentunya akan memberikan hasil yang signifikan; Ketiga. Upaya pada aspek sasaran Komsos. Adanya perubahan sasaran perekrutan anggota baru kelompok teroris yang ditujukan kepada usia muda merupakan indikasi bahwa kelompok teroris tersebut sedang berupaya untuk meremajakan organisasi dan jaringannya. Usia pakai teroris muda yang relatif lebih lama tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pergerakan kelompok teroris. Untuk mengantisipasinya dapat dilakukan melalui upaya : 1. Memberikan bekal pengetahuan tentang bela negara kepada mahasiswa dan pelajar sekolah melalui kegiatan kepramukaan dan kegiatan sosial lainnya; 2. Memperluas audience Komsos dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang pendidikan dan ekonomi; 3. Melaksanakan silaturahmi dan menjalin hubungan yang erat dengan pondok pesantren beserta para santrinya.

Penutup.

Dihadapkan pada kondisi saat ini dimana telah terjadi perubahan pada pola gerakan kelompok teroris baik dalam menjalankan operasi maupun proses perekrutan anggotanya menuntut TNI AD untuk melakukan perubahan dalam pelaksanaan Komsos yang dapat dijadikan sebagai salah satu metode untuk mengantisipasi gerakan terorisme secara non fisik. Pada pelaksanaannya perubahan tersebut dapat dilakukan melalui “Optimalisasi Pelaksanaan Komunikasi Sosial TNI AD Untuk Mengantisipasi Gerakan Terorisme Dalam Menghadapi Proxy War“.

Agar pelaksanaan Komsos guna mengantisipasi gerakan terorisme secara nonfisik dapat berjalan secara optimal diperlukan adanya kondisi ideal yang harus dicapai antara lain :    1. Aspek kriteria personel yakni terpenuhinya personel TNI AD yang capable dengan kriteria antara lain : a. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berkomunikasi untuk menyampaikan suatu pesan kepada kelompok masyarakat; b. Memiliki kemampuan untuk menarik simpati dan menggalang masyarakat; dan c. Memiliki keuletan dan mentalitas yang kuat dalam pelaksanaan tugasnya; 2. Aspek bentuk Komsos yakni terlaksananya pengembangan bentuk Komsos dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia antara lain : a. Pemanfaatan jejaring sosial; b. Pemanfaatan jaringan Internet untuk membuka website sebagai sarana penyebaran informasi dan penyampaian opini serta gagasan; dan c. Pemanfaatan fasilitas SMS dari provider telepon seluler untuk propaganda anti terorisme. 3. Aspek sasaran Komsos yakni tercapainya perluasan sasaran kegiatan Komsos.

Upaya – upaya yang harus dilakukan untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan Komsos guna mengantisipasi gerakan terorisme secara non fisik antara lain : Upaya pada aspek kriteria personel dengan : 1. Memberikan bekal pengetahuan tentang komunikasi dan psikologi; 2. Membekali pengetahuan dan keterampilan tentang penggalangan; 3. Peningkatan tingkat pendidikan; 4. Melaksanakan pembinaan mental. Kedua. Upaya pada aspek bentuk Komsos antara lain : 1. Penggunaan jejaring sosial; 2. Pembuatan website anti terorisme; 3. Pemanfaatan fasilitas SMS operator seluler. Ketiga. Upaya pada aspek sasaran Komsos yakni : 1. Memberikan bekal pengetahuan tentang bela negara kepada mahasiswa dan pelajar sekolah melalui kegiatan kepramukaan dan kegiatan sosial lainnya; 2. Memperluas audience Komsos dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang pendidikan dan ekonomi; 3. Melaksanakan silaturahmi dan menjalin hubungan yang erat dengan pondok pesantren beserta para santrinya.

Untuk mewujudkan upaya yang akan dilakukan selanjutnya diperlukan adanya peranti lunak yang mengatur pelaksanaannya sehingga Komsos dapat diselenggarakan secara optimal untuk mengantisipasi gerakan terorisme dalam menghadapi proxy war.

Demikianlah essay tentang Optimalisasi Pelaksanaan Komunikasi Sosial TNI AD Untuk Mengantisipasi Gerakan Terorisme Dalam Menghadapi Proxy War, penulis menyadari sepenuhnya bahwa essay ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diperlukan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penulisan dimasa – masa yang akan datang.



..:: ditbekangad ::..
DIRKUAD





Brigjen TNI Sasongko Hardono, S.Sos





LIST ARTIKEL
Keutamaan Membangun Masjid Walau Hanya Memberi Satu Bata
Manfaat Kesehatan Juice Seledri
OPTIMALISASI PELAKSANAAN KOMUNIKASI SOSIAL TNI AD UNTUK MENGANTISIPASI GERAKAN TERORISME DALAM MENGHADAPI PROXY WAR
Peran Keuangan Pusat (KUPUS) dalam penyusunan Laporan Keuangan Wilayah (UAPPA-W)
Implementasi Teknologi Untuk Menunjang Pelaksanaan Tugas Kusatker Dalam Rangka Mendukung Tugas Satuan
Analisis Dampak Melemahnya Rupiah Terhadap Dollar AS
Ingin Kumiliki Aset Negara
Karakteristik Kehendak Manusia
Secercah Harapan
Karakter-Karakter Perwira Pemimpin Bukan Sekedar Atasan


STATISTIK

088366

   Pengunjung hari ini : 27
   Total pengunjung : 33838

   Hits hari ini : 47
   Total Hits : 88366

   Pengunjung Online: 1


LINK KESATUAN
   Kemhan
   Mabes TNI
   TNI AD
   TNI AL
   TNI AU

Copyright @2015 Ditkuad, All rights reserved
jigolo